Minggu, 18 November 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

14 November 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Oktober

Laporan Realisasi Anggaran Oktober

Laporan Realisasi Oktober

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 14 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan diskusi pembahasan draft himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung...
  Singapura – Humas : Aplikasi e-court yang telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan sejauh ini baru mencakup proses pendaftaran secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), dan...
Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap...
  Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, PTUN Samarinda melaksanakan Upacara Bendera yang diikuti oleh, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Pegawai PTUN Samarinda. Bertempat di lobby...
  Jakarta-Humas : Berdasarkan Memorandum  dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dengan Nomor 57/Bua.2/CPNS.00.2/11/2018.Tertanggal 13 November 2018 Tentang Penundaan Pengumuman Hasil SKD dan...
More inBerita  Berita Kegiatan  Berita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan diskusi pembahasan draft himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung pada hari Kamis, 15/11/18 di Ruangan Rapat Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial MA RI ini merupakan rentetan dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan MA dan didukung oleh Judicial Sector Support Program (JSSP)-LeIP dalam rangka penguatan sistem satu kamar yang telah diberlakukan di Mahkamah Agung RI.

“Yurisprudensi yang sedang kita susun selain dalam rangka penguatan sistem satu kamar, juga dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditanganinya dan meminimalisir adanya disparitas putusan hakim satu dengan yang lainnya yang memiliki kesamaan,” ujar Ketua MARI Bidang Yudisial Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H di sela-sela pembukaan kegiatan diskusi.

Selain itu, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial mengusulkan agar ke depan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat disusun  dengan dukungan teknologi informasi sehingga memudahkan para hakim dan masyarakat dalam mencari yurisprudensi “Selain berbentuk buku, kita harus buatkan kodifikasi yurisprudensi MA yang bisa diakses oleh semua orang dengan dukungan IT, dan dibuatkan kata kuncinya untuk memudahkan pencarian yurisprudensi tersebut oleh siapapun,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Yurisprudensi Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam paparannya menyampaikan kepada peserta diskusi bahwa diskusi hari ini akan membedah draft yurisprudensi yang telah diusulkan oleh masing-masing kamar sehingga masih memungkinkan kita ubah dan sepakati bersama.

“Kami sudah membuat draft awal usulan yurisprudensi sesuai hasil rapat sebelumnya, namun dengan kehadirian yang mulia ketua kamar MA semuanya, maka draft ini akan kita mintakan masukan dan pengesahannya, kita hanya membantu menyusuan draft saja” ujarnya

Setelah draft yurisprudensi disusun oleh tim pokja, selanjutnya lanjut Takdir Rahmadi, draft tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing Ketua Kamar yang berwenang untuk disahkan dan selanjutnya dipublikasikan.

“Setelah disahkan barulah nanti kita publikasikan secara resmi dan akan menjadi panduan bagi para hakim di Indonesia,” ujarnya.

Perlu diketahui kegiatan yang direncanakan berlangsung satu hari ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Seluruh Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, para hakim agung, panitera, hakim yustisial kamar kepaniteraan dan Biro Hukum dan Humas MA.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

Singapura – Humas : Aplikasi e-court yang telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan sejauh ini baru mencakup proses pendaftaran secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), dan pemanggilan secara online (e-summons). Padahal dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, dimungkinkan untuk melakukan persidangan secara online (e-litigation). Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara pengadilan.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Singapura sejak 13 sampai 15 November 2018. Rombongan studi banding ini dipimpin oleh Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, S.H., LLM., PhD dan diikuti oleh anggota rombongan yang terdiri dari DR. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. (Hakim Agung), A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung), DR. Yanto, S.H., M.H. (Ketua PN Jakarta Pusat), Drs. Arifin, S.H., M. Hum (Ketua PN Jakarta Selatan), Sujatmiko, S.H., M.H (Ketua PN Surabaya), Muhamad Damis, S.H., M.H (Ketua PN Tangerang), Emie Yuliati, S.E., M.E (Kasubbag Data Rencana Program), DidikPurwanto, SH, MM (Kepala Bagian Bimbingan Monitoring), Ahmad Jauhar, ST, MH, MM (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika), Aria Suyudi, S.H., LLM (Koordinator JRTO), Puji Wiyono (Tim Pengembangan IT), Syamsul Edy, SH, M.Hum (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Achmad Guntur, SH (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), SifaUrosidinMalkan, SH, MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya) dan Rudi KartikoSukardjo, SH, MH (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya).

 

Dalam release yang diterima redaksi, disebutkan bahwa studi banding ini bertujuan setidak-tidaknya 4 (empat) hal. Pertama, mencari masukan bagi Pengembangan Hukum Acara Litigasi Elektronik. Kedua, mencari masukan bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tingkat Pertama  untuk jangka menengah. Ketiga, mencari masukan bagi pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik secara keseluruhan. Dan keempat, mencari masukan bagi peluang peningkatan peringkat Enforcing Contract pada Survey EoDB 2019.

Salah satu poin terpenting yang diharapkan setelah pelaksanaan studi banding ini adalah adanya masukan dan kesepakatan terhadap penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik dan petunjuk teknisnya.

Untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam kegiatan studi banding tersebut, rombongan akan berkunjung ke sejumlah lembaga terkait di Singapura. Pertama, Mahkamah Agung Singapura yang telah menerapkan e-court sejak tahun 2000.

Saat berkunjung ke Mahkamah Agung Singapura, rombongan studi Banding Mahkamah Agung disuguhkan dengan materi Penjelasan tentang E-Litigation dan Teknologi Pengadilan (Briefing on eLitigation and court technologies). Penjelasan tersebut mencakup arsitektur e-litigation yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung Singapura dalam menangani perkara. Berbagai fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut juga diuraikan satu persatu.

Bagian lain dari pemaparan di Mahkamah Agung Singapura adalah penjelasan tentang teknologi yang dipergunakan dalam praktek penyelenggaraan peradilan, seperti alat perekaman dan transkrip digital, video conference, proyektor layar lebar, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi e-litigation dan teknologi pengadilan tersebut setidaknya berhasil menempatkan Mahkamah Agung Singapura sebagai pengadilan modern.

Selain mengunjungi Mahkamah Agung Singapura, rombongan juga mengunjungi dua pengadilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung Singapura, yakni State Court of Singapore dan Family Justice Court of Singapore. Kedua pengadilan ini juga telah menggunakan e-court dalam menangani perkara.

Lembaga lain yang dikunjungi oleh rombongan adalah Crimson Logic. Lembaga tersebut adalah vendor pengembang E-Court pada pengadilan Singapura sejak tahun 2000. Saat ini Crimson Logic juga membuka layanan di Supreme Court Singapore bagi para pihak yang tidak memiliki akses kepada perkara, namun perlu memasukkan berkas ke Supreme Court. Sebagai vendor pengembangan teknologi, Crimson Logic memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan lingkungan pemerintahan dan non-pemerintahan.

Kecuali mengharapkan adanya masukan terkait penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik, rombongan berencana untuk menyusun rencana aksi (action plan) percepatan implementasi e-court di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

Jakarta-Humas : Berdasarkan Memorandum  dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dengan Nomor 57/Bua.2/CPNS.00.2/11/2018.Tertanggal 13 November 2018 Tentang Penundaan Pengumuman Hasil SKD dan Pelaksanaan SKB penerimaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018.

 

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Lampiran Pengumumannya sebagai berikut :

 

 Dokumen

 HP0001.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung pada hari Rabu 14/11/2018. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh  Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membuka peluang hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Norwegia mengenai pelatihan hakim Lingkungan Hidup antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung Norwegia.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

 

Jakarta-Humas :

Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Setiap Periode April dan Oktober dengan ini mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

  1.  Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat setiap periode April dan Oktober pada menu KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta E-doc hakim dan pegawai tersebut pada SIKEP paling lambat untuk periode April tanggal 15 November tahun sebelumnya (untuk pengisian SKP paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan) dan Periode Oktober tanggal 08 Juni tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya berikut Lampirannya :

 

 Dokumen

 Pedoman Usul KPO.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)