Kamis, 21 Juni 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT PERTAMA

1.     Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan beberapa kelengkapan / surat-surat :
a.       
Surat Gugatan
Sekurangnya rangkap 7 (tujuh)

b.       
Surat Kuasa Khusus
Apabila menggunakan advokat / kuasa, disertai fotocopy Kartu Anggota Advokat kuasa hukum yang bersangkutan

c.      
Fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, kecuali apabila obyek sengketa berupa Keputusan fiktif-negatif atau apabila obyek sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat

d.       
CD-RW berisi gugatan

2.     Penggugat menghadap petugas Meja  Pertama dan menyerahkan kelengkapan tersebut.

3.     Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (chek list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap.

4.     Panitera Muda Perkara meneliti berkas :

Apabila berkas belum lengkap
 maka Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat dapat melengkapi kekurangannya

Apabila sudah lengkap
 dikembalikan kepada Petugas Meja Pertama dan petugas tersebut menyerahkan kembali surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) agar membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank

5.     Penggugat setelah menerima SKUM menuju Bank yang ditunjuk untuk membayar panjar biaya perkara dengan mengisi slip setoran di Bank tersebut.

6.     Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, Penggugat menyerahkan slip bank dan SKUM kepada pemegang kas / kasir di Kepaniteraan Perkara.

7.     Pemegang kas / kasir setelah meneliti slip bank kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada Penggugat asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan.

8.     Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja Kedua surat gugatan serta tindasan pertama SKUM.

9.     Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

10.   Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat.

11.   Pendaftaran selesai, pihak-pihak berperkara akan dipanggil melalui surat tercatat menghadap ke pengadilan untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan.

 

 


Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tentang Biaya Perkara Tata Usaha Negara Samarinda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda